Kapongan.web.id - Permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial (Bansos) kembali mencuat di banyak desa. Tidak sedikit warga yang merasa layak menerima bantuan, namun nama mereka tidak muncul dalam Daftar Penerima Tetap (DPT). Akibatnya, perangkat desa sering menjadi pihak yang disalahkan. Padahal, persoalan sebenarnya jauh lebih kompleks dan melibatkan banyak tingkatan birokrasi.
Kepala Desa menegaskan bahwa persoalan tidak terletak di tingkat desa. Semua perubahan data dan usulan warga yang layak sudah diinput ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) melalui operator desa. Namun, proses selanjutnya tidak berada dalam kendali pemerintah Desa.
Salah satu masalah terbesar adalah ketidaksesuaian antara data pusat dan kondisi nyata di desa. Data pusat bisa saja sudah usang, tumpang tindih, atau belum terverifikasi ulang. Sementara masyarakat tidak melihat proses kompleks tersebut—mereka hanya melihat hasil akhirnya.
“Saya miskin, kenapa saya tidak dapat? Pasti orang desa yang main curang!”
Kalimat itu yang sering muncul di masyarakat karena kurangnya pemahaman terhadap alur panjang pengolahan data Bansos.
Situasi ini menunjukkan sebuah ironi besar:
- Masyarakat hanya melihat hasil akhir siapa yang dapat Bansos
- Mereka menganggap perangkat desa sebagai penentu utama, karena itu pihak yang terlihat langsung. Padahal, perangkat desa hanya bagian kecil dari rantai panjang birokrasi data yang berada di bawah sistem pusat.
- Perangkat desa akhirnya menjadi tameng atas berbagai masalah sistemik yang seharusnya diperbaiki di level yang lebih tinggi.
Perangkat desa hanya memiliki kewenangan terbatas: mengusulkan, memperbarui, dan memverifikasi data lokal. Namun secara sosial, mereka memikul tanggung jawab terbesar karena mereka adalah pihak terdekat dengan masyarakat.
Akar Masalah Sistemiknya adalah pusat mengakui bahwa ada masalah berlapis di sistem data Bansos. Kerumitan integrasi antar instansi, keterlambatan sinkronisasi, serta tumpang tindih data membuat proses pemutakhiran tidak bisa cepat diselesaikan.
Sementara itu, perangkat desa berada di tengah antara Sistem pusat yang lambat atau tidak akurat dan warga yang marah dan menganggap perangkat desa tidak becus atau bahkan bermain curang.